Jangan Lombok Ijo

Masyarakat di Jakarta, tentu mengenal dengan baik Odong-odong. Sebuah permainan anak-anak yang dibuat di atas becak yang dimodifikasi khusus, untuk didesain mainan kuda-kudaan atau mobil-mobilan di atasnya. Setiap anak biasanya dikenakan tarif Rp 1000 – 2000 sekali main yang berdurasi kira-kira tiga menit. Si abang pemilik Odong-odong, mengayuhkan kakinya untuk menciptakan gerakan naik turun dan maju mundur bagi mainan yang dinaiki anak-anak itu.

Entah kenapa kini diksi atau terminologi tentang “Odong-odong” ditujukan kepada perilaku sejumlah media yang dikenal melakukan tindak “pemerasan” kepada narasumber berita dan para pejabat (publik maupun privat). Begitu banyak keluhan mengenai sepak terjang mereka dari para profesional public relations (PR) selama ini. Beberapa diantaranya kembali muncul tatkala kantor saya menyelenggarakan workshop How to Handle Press Well, bagi para PR lembaga pemerintahan, di Garut, 21 – 23 Agustus lalu.

Selama tiga hari itu, saya dan sejumlah narasumber memberikan berbagai ilustrasi mengenai cara terbaik dalam mengelola hubungan dengan media, tanpa harus mengikuti kemauan wartawan dan media yang tidak jelas alias odong-odong tadi.

Workshop kali ini, merupakan serial dari workshop serupa yang juga dilangsungkan kantor saya di Kuningan, Jawa Barat, 13 – 15 Juni lalu. Hanya saja, konsentrasi pada dua kegiatan itu yang dibedakan. Jika di Kuningan para peserta memperoleh konsentrasi cara membuat Press Release dan menyelenggarakan Press Conference, maka di Garut tekanannya adalah pada Public Speaking dan Hak Jawab.

(more…)

Read Full Post »

Ada sebuah diksi yang sebenarnya tak asing namun belakangan ini kerap dipergunakan oleh –terutama– Dewan Pers dalam berwacana tentang media, yakni media “dewasa”. Itu adalah sebuah terminologi khusus untuk menyebut media-media cetak yang mengeksplorasi “sensualisme dan pornografi” dalam lembar-lembar halaman produk mereka. Di tengah sebagian masyarakat, memang muncul semacam kegusaran luar biasa terhadap maraknya media-media cetak yang dinilai mengandung muatan pornografi.

Pada awal 2006, bahkan muncul sebuah kontroversi berkepanjangan terhadap ikhwal ini saat DPR RI hendak merumuskan RUU tentang Antipornografi dan Antipornoaksi. Kedua pihak yang saling berlawanan pandangan, sempat menggelar berbagai aksi yang dipusatkan di kawasan bundaran Hotel Indonesia, Jakarta. Beberapa minggu sebelum tanggal 9 Februari 2006, aparat penegak hukum juga melakukan sweeping terhadap media-media yang dinilai beranasir pornografi itu.

Namun sayang seribu sayang…. Definisi pornografi dan pornoaksi di dalam media, hingga kini tak pernah tuntas. Pendapat Dewan Pers, misalnya, juga masih kabur, yang hanya bersandarkan pada dualisme hardcore pornography dan softcore pornography. Dalam konteks softcore pornography, Dewan Pers berpendapat ada hak sementara orang untuk mengonsumsinya, meskipun harus diatur peredaran atau distribusinya agar anak-anak dan konsumen yang belum berhak menikmatinya bisa dilindungi. Intinya, majalah-majalah yang bermuatan sofcore pornography oleh Dewan Pers dipandang boleh diedarkan secara terbatas, agar anak-anak di bawah umur tak bisa mengaksesnya.

Tapi, bagaimana dengan akses pornografi di internet? Ini memang soal tersendiri.

(more…)

Read Full Post »