Jangan Lombok Ijo

Dalam waktu hanya sepekan, saya dua kali menginjakkan kaki di bumi Borneo. Masing-masing di Banjarmasin (12 – 13/10) dan Pontianak (15 – 16/10). Saya datang ke Banjarmasin untuk dua urusan sekaligus. Pertama, menghadiri pesta pernikahan putri dari Gusti Rusdi Rusli, Pemimpin Umum harian Banjarmasin Post, yang juga merupakan Anggota Dewan Pertimbangan SPS Pusat, serta untuk mendistribusikan undangan lomba debat dan menulis artikel tentang APBN tk SMA wilayah Banjarmasin dan sekitarnya.

Sementara di Pontianak, saya bersama tiga pengurus SPS Pusat yang lain, hadir untuk menjadi pembicara pada lokakarya manajemen pers bagi penerbit media cetak se-Kalimantan Barat, hasil kerjasama kantor saya dengan Dewan Pers. Kunjungan saya ke Pontianak kali ini adalah untuk pertama kalinya. Karena itu, sejak awal sebenarnya saya sudah sangat bersemangat untuk bersiap-siap seandainya ada waktu cukup guna melancong sebentar ke kota Singkawang, sebuah kota yang dikenal dengan komunitas masyarakat China yang hampir mendominasi populasi daerah itu. Di kota ini pula, sebutan “amoy” sangat populer, untuk menunjuk seorang wanita keturunan Tionghoa yang masih melajang.

Sayang, waktu saya ternyata sangat mepet di Pontianak, karenanya saya pun urung ke Singkawang, meski sudah ditunggu seorang kenalan di sana. Lain kali saya berjanji untuk berusaha menyempatkan diri mendatangi kota itu jika ada acara di Pontianak.

(more…)

Read Full Post »

Masyarakat di Jakarta, tentu mengenal dengan baik Odong-odong. Sebuah permainan anak-anak yang dibuat di atas becak yang dimodifikasi khusus, untuk didesain mainan kuda-kudaan atau mobil-mobilan di atasnya. Setiap anak biasanya dikenakan tarif Rp 1000 – 2000 sekali main yang berdurasi kira-kira tiga menit. Si abang pemilik Odong-odong, mengayuhkan kakinya untuk menciptakan gerakan naik turun dan maju mundur bagi mainan yang dinaiki anak-anak itu.

Entah kenapa kini diksi atau terminologi tentang “Odong-odong” ditujukan kepada perilaku sejumlah media yang dikenal melakukan tindak “pemerasan” kepada narasumber berita dan para pejabat (publik maupun privat). Begitu banyak keluhan mengenai sepak terjang mereka dari para profesional public relations (PR) selama ini. Beberapa diantaranya kembali muncul tatkala kantor saya menyelenggarakan workshop How to Handle Press Well, bagi para PR lembaga pemerintahan, di Garut, 21 – 23 Agustus lalu.

Selama tiga hari itu, saya dan sejumlah narasumber memberikan berbagai ilustrasi mengenai cara terbaik dalam mengelola hubungan dengan media, tanpa harus mengikuti kemauan wartawan dan media yang tidak jelas alias odong-odong tadi.

Workshop kali ini, merupakan serial dari workshop serupa yang juga dilangsungkan kantor saya di Kuningan, Jawa Barat, 13 – 15 Juni lalu. Hanya saja, konsentrasi pada dua kegiatan itu yang dibedakan. Jika di Kuningan para peserta memperoleh konsentrasi cara membuat Press Release dan menyelenggarakan Press Conference, maka di Garut tekanannya adalah pada Public Speaking dan Hak Jawab.

(more…)

Read Full Post »

Ada sebuah diksi yang sebenarnya tak asing namun belakangan ini kerap dipergunakan oleh –terutama– Dewan Pers dalam berwacana tentang media, yakni media “dewasa”. Itu adalah sebuah terminologi khusus untuk menyebut media-media cetak yang mengeksplorasi “sensualisme dan pornografi” dalam lembar-lembar halaman produk mereka. Di tengah sebagian masyarakat, memang muncul semacam kegusaran luar biasa terhadap maraknya media-media cetak yang dinilai mengandung muatan pornografi.

Pada awal 2006, bahkan muncul sebuah kontroversi berkepanjangan terhadap ikhwal ini saat DPR RI hendak merumuskan RUU tentang Antipornografi dan Antipornoaksi. Kedua pihak yang saling berlawanan pandangan, sempat menggelar berbagai aksi yang dipusatkan di kawasan bundaran Hotel Indonesia, Jakarta. Beberapa minggu sebelum tanggal 9 Februari 2006, aparat penegak hukum juga melakukan sweeping terhadap media-media yang dinilai beranasir pornografi itu.

Namun sayang seribu sayang…. Definisi pornografi dan pornoaksi di dalam media, hingga kini tak pernah tuntas. Pendapat Dewan Pers, misalnya, juga masih kabur, yang hanya bersandarkan pada dualisme hardcore pornography dan softcore pornography. Dalam konteks softcore pornography, Dewan Pers berpendapat ada hak sementara orang untuk mengonsumsinya, meskipun harus diatur peredaran atau distribusinya agar anak-anak dan konsumen yang belum berhak menikmatinya bisa dilindungi. Intinya, majalah-majalah yang bermuatan sofcore pornography oleh Dewan Pers dipandang boleh diedarkan secara terbatas, agar anak-anak di bawah umur tak bisa mengaksesnya.

Tapi, bagaimana dengan akses pornografi di internet? Ini memang soal tersendiri.

(more…)

Read Full Post »

Jauh-jauh hari sejak sebelum menginjakkan kaki di “Bumi Nyiur Melambai”, saya sudah diolok-olok beberapa kawan, agar tak lupa menikmati tiga pesona Manado –Bubur, Bibir, dan Bunaken. Jamak memang diketahui, “ikon 3B” yang entah siapa penciptanya dan mulai kapan dipopulerkan itu, selalu menempel pada kota Manado. Malahan, kini, masih ditambah dengan satu “B” lagi, Boulevard (sebuah kawasan bisnis baru yang membentang di bibir pantai Manado, tempat berkumpulnya sejumlah mal, hotel, dan ratusan bangunan ruko baru) Jl Piere Tendean, sehingga menjadi “4B”.

Sekira pk. 10.15 WITA, Rabu (9/7) lalu, saya akhirnya bisa merasakan aura dan hawa kota yang mencanangkan diri hendak menjadi “Kota Tujuan Wisata Dunia” pada tahun 2010. Jujur, saya lumayan surprised mendapati kenyataan bahwa Sam Ratulangi airport ternyata lebih dari cukup representatif untuk dikembangkan sebagai international airport. Infrastruktur bandara ini menurut saya terbilang sangat memadai. Saya pun turun ke terminal kedatangan dari dalam pesawat, menggunakan garbarata (belalai gajah). Tidak turun lewat tangga pesawat. Ada tiga garbarata di bandara ini.

Runway bandara juga terbilang panjang. Menurut informasi yang saya dengar dari kawan-kawan di Manado, panjang runway Sam Ratulangi sekitar 3.000 meter. Di sisi timur runway, terdapat jalur bagi pesawat yang hendak parkir di apron. Sehingga setelah pesawat landing dari arah utara runway dan berhenti di bagian selatan dekat ujung runway, tidak perlu balik kanan lagi menuju apron. Tapi, langsung berbelok ke kiri lalu ke kiri lagi untuk selanjutnya menuju apron yang terletak sekitar satu km dari ujung selatan runway.

(more…)

Read Full Post »

Pagi ini tadi, saya memperoleh sebuah tabloid gratis, yang saya peroleh bersamaan dengan kiriman Kompas langanan saya. Tabloid MONITOR Indonesia. Itulah nama tabloid baru yang saya maksudkan. Rupanya, hari ini merupakan nomor perdana tabloid yang berketebalan 24 halaman ini, dan dibandrol promosi Rp 1000.

Sekilas dilihat, cover tabloid ini boleh juga tampaknya. Menampilkan headline “Gaet Siti SBY Lepas JK”, tabloid yang diterbitkan oleh PT Ciria Putra Media, beralamat di Jl. Jatipadang Raya No. 50 Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Telp (021) 7805848, Fax (021) 7805345, warna politik yang kental menyelimuti hampir seluruh sajian MONITOR Indonesia.

Kehadiran Tabloid MONITOR Indonesia (TMI), menjelang masa-masa pemilu seperti ini, mengingatkan saya dengan menjarmurnya penerbitan  media cetak jelang Pemilu 1999 dan 2004 silam. Hanya saja, pada pemilu tahun ini, saya belum mendapati banyak penerbitan partisan anyar tersebut. TMI, mungkin saja, tidak dirancang untuk menyongsong pemilu 2009. Tapi, warna politik yang sarat diusung media ini, tentu mengundang tafsir sendiri.

(more…)

Read Full Post »

Adakah sebuah metodelogi atau instrumen yang bisa dengan relatif tepat dimanfaatkan untuk mengukur sebuah nilai pada media cetak yang disebut “mencerdaskan bangsa”? Saya sendiri tidak tahu. Namun, yang paling dekat tentu saja adalah lewat sebuah forum curah pendapat atau diskusi terfokus para stakeholders pers itu sendiri. Jamak diketahui, jika dalam UU No. 40/1999 tentang Pers, dikenal ada empat fungsi pers –fungsi informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Dalam konteks fungsi informasi dan pendidikan itulah embel-embel “mencerdaskan bangsa” patut disematkan kepada media cetak.

Pada masa awal-awal reformasi hingga kira-kira dua tahun silam, begitu banyak pandangan kritis terhadap media, khususnya media cetak, yang bermuara kepada: Pers Indonesia telah kebablasan. Saya ingat sebuah joke kecil dari (alm) Mahtum Mastoem, mantan Ketua Harian SPS Pusat, yang selalu mengajukan pertanyaan: “Kebablasan atau Mbablas?” Jika “kebablasan” maka artinya berupa sebuah ketidaksengajaan. Namun jika “Mbablas”, itu identik dengan perbuatan yang disengaja. Begitu selalu beliau berargumentasi terhadap suara-suara minor dari orang-orang non pers terhadap pers.

Lalu kini, sengaja atau tidak sengaja apa? Umumnya, berbagai pendapat yang berkembang waktu itu, menyatakan bahwa pers memang sengaja atau tidak sengaja mengumbar pemberitaan yang mengarah kepada “trial by the press”. Istilah keren lain adalah character assasination (pembunuhan karakter). Mendiskreditkan narasumber dan tidak mengindahkan asas praduga tak bersalah.

(more…)

Read Full Post »

Sore ini, Senin (19/5), saya bersama dua pengurus kantor dan dua staf sekretariat, bertemu Menteri Perhubungan Jusman Syafei Djamal. Urusan pokok yang kami sampaikan adalah meminta beliau agar membantu mengupayakan kepada Garuda dan Merpati Nusantara Airlines (MNA) kembali memberikan diskon tarif angkutan udara produk pers. Sejak 2006, secara sepihak Garuda memang menghentikan fasilitas yang dinikmati penerbit media cetak anggota kantor saya (SPS Pusat), berupa reduksi angkutan produk pers sebesar 25 persen ke 8 kota tujuan di tanah air.

Ketika itu, manajemen Garuda beralasan bahwa produk pers sama halnya dengan produk cetakan yang lain, karena itu harus dikenai tarif premium. Tidak lagi seperti tarif barang pos, yang mengharuskan kesegeraan untuk diantar pada kesempatan pertama.

Sesungguhnya, justru produk pers, terutama koran harian, memiliki tingkat kesegeraan lebih tinggi dibanding umumnya produk surat-menyurat yang dikirim melalui pos. Pers menyampaikan informasi bagi publik, guna memenuhi hak masyarakat untuk tahu (right to know). Belum lagi, terhadap pers –sesuai UU No. 40/1999 tentang Pers– diberikan amanat fungsi informasi, pendidikan, kontrol sosial, dan hiburan. Jika produk pers cetak terlambat –beberapa jam saja di lokasi tujuan– maka informasinya pun akan menjadi basi. Ini akan semakin menambah deret panjang “kekalahan” media cetak terhadap media elektronik dan internet.

(more…)

Read Full Post »

“Kami ini para penerbit surat kabar mingguan dan bulanan, selalu kesulitan modal. Bagaimana kiranya SPS Cabang Riau bisa membantu mengatasi kesulitan kami ini,” begitu kalimat yang meluncur dari salah satu pengelola SKM Bidik. Sebuah koran mingguan di Pekanbaru, Riau. Kalimat bernada prihatin itu, dilontarkan Selasa (6/5) malam lalu di Pekanbaru, yang ia tujukan kepada Rida K Liamsi, bos kelompok Riau Pos dan M Ridlo ‘Eisy, Ketua Harian SPS Pusat (kantor saya), di tengah-tengah suasana rapat kerja SPS Cabang Riau.

Saya yang duduk di belakang dalam satu meja bundar bersama Waris Sukiswati (Harian Kompas), W Kukuh Sanyoto (SPS Pusat), Bambang Halintar (majalah SWA), dan Sukardi Darmawan (Majalah Info Kelapa Gading). agak terperanjat mendengar pernyataan itu. Meski, sebenarnya, saya sudah sering mendengarkan cerita keluh kesah senada dari banyak penerbit suratkabar mingguan dan bulanan lagi di berbagai daerah. Namun, mendengar langsung di hadapan mata, baru kali ini terjadi.

Dalam banyak kasus penerbit media cetak di tanah air, kawan-kawan penerbit suratkabar mingguan dan bulanan, boleh dibilang paling menderita. Mereka ini acapkali membangun koran nyaris tanpa modal. Yang ada adalah semangat yang –maaf-maaf– belakangan kian tak rasional lagi. Ada yang karena awalnya berangkat dari momentum –katakanlah pilkada atau pipres– yang kemudian berlanjut. Tapi, keberlanjutan mereka dalam situasi yang tertatih-tatih, nyaris tidak bisa terbit kontinu karena keterbatasan modal tadi.

(more…)

Read Full Post »

Selama tiga hari, 7 – 9 April 2008 lalu, saya berada di Makassar. Kebetulan, kantor saya bekerjasama dengan Direktorat Kemitraan Media – Depkominfo RI, menggelar dua kegiatan. Yang pertama, berupa focus group discussion (FGD) mengenai Menggagas Grand Design Masa Depan Pers Indonesia. Dan kedua, workshop Manajemen Pemasaran Media.

Kegiatan pertama ditujukan kepada para pelaku penerbit media cetak dan juga diikuti oleh peserta dari kalangan birokrasi, politisi, media watch, organisasi wartawan, serta akademisi. Tiga isu besar dalam pers diperbincangkan dalam forum FGD ini. Tentang konten, SDM, dan aspek bisnis atau industri. Sebelum semua peserta, lk 36 orang kami bagi ke dalam tiga kelompok FGD, kami datangkan lima pembicara untuk memberikan pandangan dari ketiga sudut isu utama itu. Mereka adalah Syamsu Nur (CEO Harian Fajar – Makassar), M Ridlo ‘Eisy (Ketua Harian SPS Pusat), Agnes Aristiarini (Manajer Diklat Harian Kompas), Irawan Saptono (Direktur Eksekutif ISAI), dan Dahlan (Pemimpin Redaksi Harian Tribun Timur – Makassar).

Pandangan dari para narasumber itulah yang kemudian mereka diskusikan lebih lanjut dalam forum diskusi kelompok. lnilah hasil diskusi tersebut:

(more…)

Read Full Post »

JAKARTA (4/4) – Harga kertas koran standar keluaran PT Aspex Kumbong yang mengalami kenaikan rata-rata 13,5% atau sebesar USD 95/metrik ton (MT), dari USD 705/MT menjadi USD 800/MT pada 1 April 2008 lalu, kini mulai berdampak pada para penerbit suratkabar di Indonesia.

Salah satu dampak tingginya harga itu adalah munculnya kelangkaan kertas di pasaran, sehingga para penerbit sulit memperoleh kertas dengan harga terjangkau. Kini, harga kertas di pasaran sepenuhnya dikendalikan oleh pabrikan kertas terbesar di Indonesia, PT Aspex Kumbong, yang secara rata-rata memproduksi 35 ribu ton per bulan. Dari kapasitas produksi sebanyak itu, Aspek hanya mengalokasikan sekitar 8 ribu ton untuk kebutuhan domestik. Total kebutuhan kertas koran untuk para penerbit pers di dalam negeri saat ini diperkirakan rata-rata 17 ribu ton per bulan. Sisa dari pemenuhan kebutuhan domestik itu dipasok oleh PT Adiprima Surya Printa, PT Tulung Agung, dan PT Gede Karang.

(more…)

Read Full Post »